DI INDONESIA janji pejabat seperti angin, bebas berhembus tanpa ada yang peduli, akan dipenuhi atau sekadar janji gombal belaka. Pada 9 Desember 2008 lalu, ketika menyambut hari anti korupsi sedunia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengulangi janji memberantas korupsi. Sebelumnya, sejumlah ormas yang dikomandani Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah malah mengobarkan ‘jihad’ memerangi korupsi.

Seolah belum cukup, Selasa (9/12) lalu ribuan massa yang terdiri dari berbagai elemen bangsa bersama KPK (Komite Pemberantasan Korupsi) yang dihadiri 22 dari 33 Gubernur se-Indonesia mendeklarasaikan ikrar atau bai’at antikorupsi. Bunyi bai’at tersebut sebagai berikut:

“Dengan Rahmat Tuhan YME, Kami, Anak Bangsa Indonesia meyakini bahwa: Korupsi bukan budaya bangsa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi merampas hak-hak rakyat untuk sejahtera. Korupsi menyengsarakan rakyat Indonesia. Korupsi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami, anak bangsa, bertekad membebaskan Indonesia dari korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada hari ini, kami mewakili anak bangsa Indonesia menyatakan:

1. Tidak akan melakukan perbuatan korupsi

2. Menciptakan generasi muda antikorupsi

3. Mengutuk segala bentuk perilaku korupsi

4. Korupsi harus dihancurkan dan dimusnahkan dari bumi pertiwi

5. Bertekad menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih tanpa korupsi.

Jakarta, 9 Desember 2008

Anak Bangsa Indonesia

Sekalipun seribu janji telah diikrarkan, kenyataannya korupsi tak pernah berhenti, dan para koruptor maupun calon koruptor tak kapok juga. Di negeri ini hampir semua tempat dapat dijadikan lokasi persembunyian yang aman bagi koruptor, karena semua tempat adalah sarang koruptor. Orang berlomba-lomba melakukan korupsi, baik pejabat negeri maupun swasta, karena nyaris tak ada yang ditakuti.

Lihatlah jaksa yang menangani kasus korupsi, sitaan hasil korupsi malah dikorupsi lagi. Anggota DPR yang membahas UU antikorupsi menerima gelontoran dana dari hasil korupsi. Wartawan yang menulis tentang korupsi kantongnya berisi pungli. Politikus yang jadi tersangka korupsi masih bisa berteriak memerangi korupsi dan melahirkan legislasi anti korupsi. Polisi yang menyidik kasus korupsi, justru memalak hasil korupsi dari koruptor yang sedang dijadikan terdakwa. Jadi koruptor di Indonesia enak, sekalipun di penjara masih bisa menikmati hasil korupsi.

Di zaman keemasan para koruptor, di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, pernah dibentuk komite anti korupsi yang diketuai oleh Bung Hatta. Setelah komite yang dipimpin mantan Wapres RI I itu menyerahkan rumusan gerakan anti korupsi dan diterima oleh Soeharto, ternyata korupsi semakin merajalela.

Setiap presiden RI dilantik disertai dengan mengucapkan sumpah jabatan. Di dalamnya termasuk menegakkan konstitusi dan melaksanakan hukum. UU anti korupsi sudah ada jauh sebelum SBY jadi presiden. Maka ketika SBY disumpah sebagai presiden otomatis kewajiban pemberantasan korupsi termasuk di dalam bai’atnya.

Sekarang menjelang pemilu legislatif dan pilpres 2009 SBY mengikrarkan bai’at (janji) baru. Pertanyaannya ialah, apa fungsi sumpah jabatan yang dilakukan SBY saat dilantik jadi presiden? Mengapa bai’at pada KPK tidak dibuat sejak awal menjabat Prseiden, padahal KPK sudah ada jauh sebelum SBY jadi presiden? Seberapa jauh SBY punya nyali untuk menjerat dan memenjarakan pengemplang BLBI yang nyaris membangkrutkan Negara?

Kasus-kasus ini semua tercakup dalam sumpah jabatan. Disamping itu janji-janji SBY untuk membuat rakyat mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kemakmuran, pemberantasan premanisme, aparat Negara yang semakin professional. Manakah bukti dari semua janji itu?

Apa yang menimpa rakyat justru sebaliknya. Presiden SBY telah melakukan pengkhianatan terhadap janjinya sendiri pada rakyat. Menyerahkan pengelolaan minyak dan gas bumi pada pihak asing, sehingga harga BBM mahal dan gas langka, adalah sebuah bukti pengkhianatan terhadap konstitusi. Menerima konsep pasar bebas yang dikendalikan kapitalisme barat adalah pelanggaran konstitusi, dan masih banyak lagi daftar kejahatan SBY jika semua kebijakan dan tindakannya dikonfrontasikan dengan amanat konstitusi negara. Maka seharusnya SBY dapat diadili karena telah melanggar janjinya sendiri dan pengkhianatannya terhadap konstitusi.

Oleh karena itu, pola-pola gerakan anti korupsi seperti yang sekarang dideklarasikan hanyalah mewarisi prilaku para koruptor orde baru. Sulit dipercaya, karena orang-orangnya ya itu-itu juga, pewaris rezim sebelumnya. Mereka belum pernah membuktikan diri sebagai orang yang bersih dari korupsi. Lalu, siapa yang percaya atas janji-janji tanpa bukti?