Disebuah Negara berpenduduk mayoritas Muslim, tak dengan sendirinya parpol Islam memenangkan pemilu legislative maupun pilpres. Ini memang sebuah ironi politik yang kian akrab menimpa parpol Islam di negeri ini.

DALAM upaya meraih kekuasaan politik, sekaligus mengembalikan dan menegakkan kembali tatanan kehidupan Islam di negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam, parpol dan ormas Islam telah menempuh berbagai pola gerakan. Namun, dari sejumlah corak dan pola perjuangan yang kini ditempuh oleh kaum muslimin, belum ada satu pun yang berhasil menghantarkan Islam, seperti yang dikatakan Roger Geraudy, sebagai hillun wahidun lil mustaqbalil ‘alam (solusi tunggal bagi penyelesaian peroblema dunia kontemporer).

Pola gerakan yang di maksud: Pertama, yang paling trendi dan paling diminati politisi Muslim, adalah gerakan politik parlementer dengan mendirikan partai Islam yang bersaing dengan partai sekuler dalam upaya mengisi kursi legislative di parlemen demokrasi. Sekalipun babak belur di setiap pemilu, tapi pola gerakan kepartaian agaknya paling diminati umat Islam. Tokoh utama gerakan ini adalah Muhammad Natsir, Ketua Msyumi dan mantan Perdana Menteri RI di masa Soekarno.

Kedua, gerakan jihad, yaitu perjuangan bersenjata untuk merebut kekuasaan dari penguasa sekuler yang menguasai negeri-negeri muslim, seperti yang ditempuh Darul Islam (DI/TII) di bawah komando SM. Kartosuwiryo.

Ketiga, gerakan budaya, ingin membangun budaya Islami dengan cara membaur ke dalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan yang ada, sambil memperbaikinya melalui penanaman nailai-nilai Islam, sejauh yang dapat diterima oleh masyarakat. Pola gerakan inilah yang ditempuh Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Hidayatullah, dan lainnya.

Keempat, gerakan pembinaan aqidah, akhlaq, pendidikan, sosial, dan ekonomi dengan menghindari gerakan politik peraktis. Gerakan ini lebih mengedepankan pendekatan akhlaq individual, keluarga dan masyarakat yang dilakukan melalui lembaga pendidikan formal-non formal, majelis ta’lim, jama’ah zikir dan kursus keagamaan lainnya. Majelis Az-Zikra pimpinan Arifin Ilham, Jama’ah Wisata hati Mansur  adalah sekadar contoh. Termasuk di dalam pola gerakan ini, adalah Salafy, dan Jamaah Tabligh.

Kelima, gerakan uzlah, setelah menyaksikan berbagai kegagalan gerakan umat Islam, mereka kecewa, bahkan putus asa sehingga menarik diri dari segala bentuk gerakan di atas, dan hanya mengurus dan menyelamatkan diri sendiri sembari memperbaiki dan menanamkan nilai-nilai Islam sejauh yang dapat dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Gerakan thariqat atau Sufi termasuk di dalamnya pola ini.

Fakta kekalahan

Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, sejak 1955 hingga 2009 parpol Islam hanyalah partisipan demokrasi. Dalam partisipasi politik yang ditempuh melalui Pemilu, kaum muslimin hanya mampu meraih tingkat runner-up. Bukan saja parpol Islam kalah “licik” dalam merekayasa hasil pemilu (suara konstituen), tetapi juga demokrasi telah berhasil mengadu domba sesama Muslim untuk terus menerus berseteru dari pemilu ke pemilu. Inilah jasa demokrasi bagi partisipasi politik umat Islam di negara-negara mayorits berpenduduk Muslim yang memberlakukan pola hidup sekuler.

Pada Pemilu 1955 terdapat 4 partai besar

yang bersaing memenangkan pemilu. Kemenangan besar diraih oleh PNI (57 kursi) atau 22, 3%, Masyumi (53 kursi) atau 20,9%, NU (45 kursi) atau 18,4%, dan PKI (39 kursi) atau 15,4%. Jumlah total kursi di DPR yang didapat dari hasil Pemilu 1955 sebanyak 257. Dalam pemilu 1955 saja, terdapat enam parpol Islam (Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI dan AKUI), dan akumulasi dari kesemuanya itu terkumpul suara hanya 43,9 %.

Perolehan suara parpol Islam justru semakin menciut pada pemilu-pemilu berikutnya. Pada pemilu 1971, empat parpol Islam hanya meraih 27,1%. Demikian halnya pada rezim Orde Baru di mana PPP sebagai satu-satunya partai Islam selama lima kali pemilu (1977, 1982, 1987, 1992, 1997) perolehan suaranya tidak lebih dari 16-30 %.

Setali tiga uang dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 terkumpul 17,8 % dari 16 parpol Islam yang turut berpartisipasi, bila minus PKB dan PAN yang  bukan merupakan parpol pengusung Islam secara idelogi formil, namun hanya partai yang berbasiskan massa umat Islam, maka perolehan partai Islam akan semakin merosot lagi.

Kekalahan telak parpol Islam adalah pada Pemilu 2004, baik di legislatif maupun dalam Pemilu Capres dan Cawapres. Hasil pemilu 1999 dan 2004 lalu menunjukkan kekalahan dan kegagalan parpol Islam. Walaupun ada seruan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memilih calon legislatif (caleg) Muslim, tetap tidak dihiraukan. Kini pemilu 2009 MUI mengulang lagi himbauannya, bahkan mengharamkan bagi umat Islam yang tidak memilih (golput). Apa hasilnya? Fatwa golput hanya sekadar fatwa, tidak digubris dan tidak bermakna bagi umat Islam.

Menghadapi Pemilu 2009, antusiasme dan keyakinan elit politik partai Islam semakin besar. Mereka percaya bisa merebut suara mayoritas pemilih di Indonesia. Karena itu, parpol Islam memasang target cukup tinggi. PPP dan PKS, misalnya, yakin bisa menyabet 15% suara. PBB menargetkan 10% dan PBR 7%. Sementara PKB dan PAN yang berbasiskan massa Islam menargetkan masing-masing 20% dan 15%.

Kenyataan ini, dalam kacamata pengamat politik, menunjukkan bahwa sebagian besar kalangan elit partai Islam masih belum memahami dan menyadari kecilnya dukungan umat terhadap partai Islam. Ini tercermin dari tidak maunya partai Islam bergabung menjadi satu. Bahkan ada yang mendirikan partai baru akibat perpecahan internal. Sebut saja Partai Kebangkitan Nasional Ummat (PKNU) yang merupakan partai baru hasil pecahan dari PKB. Sedangkan lahirnya Partai Matahari Bangsa (PMB) merupakan produk pecahan dari PAN.

Masa depan partai Islam memang mencemaskan. Secara keseluruhan dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam relatif kecil. Merosotnya dukungan ini terkait dengan keberadaan umat Islam yang sebagian besar bersifat sosiologis, ketimbang ideologis. Sehingga mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam sebagai sebuah ideologi. Sebagian besar umat Islam, sudah termakan propaganda zionis, bahwa agama harus terpisah dari urusan-urusan politik.

Citra partai Islam yang ingin menegakkan syariat Islam masih melekat dari ingatan pemilih Islam yang mayoritas menolaknya. Belajar dari pengalaman, PKS tidak terlepas dari kebijakan politik ganda antara Islamisme dan good governance.

Terlebih lagi, di pemilu 2009, masyarakat Indonesia yang semakin berpendidikan tentu saja tidak akan langsung kepincut jatuh hati melihat simbol ka’bah yang menjadi gambarnya PPP, bulan-bintang dan menara masjid yang dijajakan parpol-parpol Islam. Umat Islam Indonesia saat ini sudah semakin sekuler. Artinya, banyak kalangan kaum Muslimin merasa tertipu dengan politik simbol yang dimainkan partai Islam, yang terbukti selama ini membodohi rakyat. Rakyat menganggap, partai yang mengusung agama maupun partai yang memusuhi agama, dalam prilaku politik sama saja.

Kehadiran parpol Islam memang menyimpan dilema tak berujung. Mereka hadir di tengah perpolitikan nasional antara dakwah ideologi dan pragmatisme kursiologi. Dari dua tujuan ini, kepentingan akan kekuasaan seringkali mengalahkan agenda dakwah normatif. Karena toh jika agenda utamanya berdakwah, pasti parpol-parpol Islam akan berjalan seiring sepenanggungan.

Tetapi faktanya, dalam beberapa isu bangsa, mereka kerap kali menunjukkan sikap yang bersinggungan satu sama lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai-partai Islam suaranya menurun, atau tidak bertambah secara signifikan, antara lain :

Pertama, partai Islam tidak memiliki karakter dan ciri yang jelas. Baik yang berkaitan dengan karakter ideologinya, tujuannya, pemimpinnya, platform perjuangannya, dan perilaku politiknya; tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai partai Islam. Sehingga, tidak dapat dibedakan antara partai Islam bila dibandingkan dengan partai nasionalis sekuler. Hal ini dapat dilihat dengan kecenderungan  pola koalisi yang sangat beragam, tidak jelas landasannya, dan sifatnya sangat pragmatis, dan kadang-kadang nampak lebih oportunistik. Tidak menampakkan jatidirinya sebagai partai Islam atau partai yang berbasis Islam. Orientasinya semata-mata hanya mendapatkan kekuasaan.

Kedua, partai Islam, menunjukkan tidak adanya komitment yang tegas dalam memperjuangkan ideologi, cita-cita, dan prinsip-prinsip Islam. Mereka tidak berani secara tegas menampakkan apa yang menjadi tujuan dan prinsip perjuangannya. Para pemimpinnya  menjauhi agenda-agenda Islam, dan agenda-agenda keumatan, serta membiarkan berbagai sikap dan kebijakan pemerintah yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, tanpa kritik dan koreksi. Sehingga, prinsip yang paling pokok dalam Islam, yaitu ‘hisbah’ (amar ma’ruf nahi munkar) tidak berjalan, dan negara dibiarkan bertindak dan mengambil kebijakan yang melanggar kaidah-kaidah syar’iyah.

Ketiga, para pemimpin partai Islam tidak dapat menjadi ‘uswah hasanah’ (suri tauladan yang baik), di tengah-tengah masyarakat. Tidak mendahalukukan kepentingan rakyat (umat) ketimbang kepentingan dirinya dan keluarganya. Banyak diantara mereka yang lebih mencintai kehidupan dunia, secara ‘isyraf’ (berlebihan), sehingga menimbulkan kecemburuan dikalangan masyarakat konstituen yang umumnya, miskin dan dhu’afa. Di mana-mana muncul adanya jurang ‘gap’ antara pemimpin dan pengikut. Inilah yang menimbulkan rusaknya ukhuwah (persaudaraan) dan soliditas partai Islam. Tidak heran bila praktek-praktek ‘dagang’ umat itu menjadi bagian dari taktik dan strategi partai.

Keempat, partai Islam, menjadikan partai dan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai alat (wasilah). Sementara, yang pokok ditinggalkan, yaitu da’wah. Maka, menjadi fakta di dalam masyarakat, semakin keringnya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Nilai Islam sudah ditinggalkan, dan tidak pernah lagi didakwahkan dan diajarkan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat lebih terbiasa dengan kehidupan sekuler, dan menjadi wajar kalau masyarakat memilih partai sekuler. Sudah sangat jarang partai Islam, yang melakukan pembinaan kepada masyarakat dan anggotanya, menjadikan anggotanya agar memedomani kehidupan Islami. Tidak ada lagi pembinaan anggotanya secara teratur dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ‘nahnu du’at qobla ala kulli syai’, sudah ditinggalkan. Mereka lebih mengutamakan kerja-kerja ‘poliltik’ dibanding dengan membina dan mendidik masyarakat. Jadi wajar kalau sekarang ini masyarakat kehilangan ‘ghiroh’ Islam mereka. Dampaknya pasti mereka tidak akan memilih partai Islam.

Kelima, partai Islam, para pemimpinnya lebih suka berteman dan bekerjasama dengan orang-orang kafir dan munafik, serta musuh-musuh Allah, dibandingkan dengan membangun kekuatannya dan kekuatan umat Islam. Padahal ini sangatlah bertentangan dengan perintah Allah Ta’ala, seperti di dalam surah al-Maidah, ayat : 51-52. Sehingga, para pemimpin dan partai Islam semakin jauh dengan tujuan, cita-cita dan ideologi Islam, yang hendak mereka perjuangkan. Karena mereka menjauhi Allah Ta’ala, dan orang-orang Islam, yang mestinya menjadi basis kekuatan mereka. Karena itu, Allah Ta’ala tidak mau menolong mereka, dan dibiarkan mereka dalam kekalahannya.

Lima faktor ini lah yang menyebabkan partai-partai Islam dari waktu-waktu semakin menurun dari dukungan masyarakat, dan menjadi bangkrut. Bangkrut secara aqidah dan bangkrut secara politik. Sehingga, baik dimata manusia dan dimata Allah Ta’ala menjadi hina.

Harapan Umat: Syariah Islam?

Mengapa kemenangan seakan kian menjauh dari partisipasi parpol Islam di bawah sistem demokrasi? Sebagian pengamat mengatakan, bahwa jualan politik dengan mengatas namakan agama sudah tidak laku. Para konstituen parpol Islam tidak lagi taat asas, bahkan otoritas orpol maupun ormas sudah semakin longgar.

Dalam analisis siyasah syar’iyah, kekakalah demi kekalah yang diderita parpol Islam setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, peranan kaum munafiq yang ingin meraih kemenangan dengan mengharap bantuan orang kafir dan meninggalkan orang beriman.

Firman Allah: “Informasikan kepada orang-orang munafiq bahwa mereka akan mendapat sikasaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah.” (Qs. An-Nisa’, 4:138-139).

Untuk meraih dukungan sebanyak-banyaknya, kaum munafiq menggunakan segala cara sekalipun dengan melanggar syari’ah Islam. Mereka berkoalisi dengan orang kafir atau sesama kaum munafiq dengan meninggalkan parpol atau ormas Islam. Mereka menggunakan strategi garam, terasa tapi tak nampak. Mereka tidak ingin berterus terang dengan tujuannya, dengan alasan mereka akan dijauhi masyarakat. “Kita tidak usah menyebut syari’ah Islam, yang penting substansinya”. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan, jika saya menyetujui syari’at Islam, sekian perosen dari Muslim awam akan keluar dari Islam.

Jika untuk Islam mereka selalu berfikir negatif. Mengapa tidak sebaliknya, dengan berterus terang niscaya sekian juta orang awam akan semakin mantap iman Islam di hatinya. Menyembunyikan Islam ternyata tidak juga membuat mereka menang.

Benar yang diucapkan Amirul Mukminin Umar Ibnu Khathab. Diriwayatkan dari Ziyad bin Hadzair, ia berkata:”Umar Ibnu Khathab pertanya kepadaku, Tahukah engkau apa yang menumbangkan Islam?” Kujawab,tidak tahu.” Kemudian Umar berkata,”Islam itu ditumbangkan oleh tiga hal. Yaitu, ketergelinciran seorang alim, orang munafiq membantah kebenaran dengan dalil Alqur’an, dan hukum yang dikeluarkan oleh para pemimpin yang menyesatkan”. (R. Ad-Darimi).

Kedua, umat Islam merasa berat untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang. Firman Allah: ”Tidak ada satu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya…”(Qs. Al Ahzab, 33:38)

Seringkali kelompok Muslim yang satu menjadi penghambat bagi Muslim lainnya dalam memperjuangkan Islam. Sehingga muncul stigma Islam moderat, yang lunak terhadap kemungkaran; dan Islam fundamentalis (yang taat memperjuangkan syari’at Islam). Bahkan mereka mengatakan, yang tidak berat itu kan Nabi, kalau kita tidak mungkin. Seakan Alqur’an hanya bagi Nabi, bukan untuk umat Islam. Allah melarang atau mewajibkan sesuatu pasti dengan ukuran berdasarkan kebijakan Allah Swt.

Di tengah sikap pesimis masyarakat terhadap Pemilu, Pilkada, partai-partai yang ada dan para anggotanya yang duduk di DPR, ternyata ada kecenderungan di kalangan umat bahwa masa depan politik Indonesia ada pada syariah Islam. Beberapa survey menunjukkan dukungan masyarakat terhadap penerapan syariah Islam meningkat. Survey Roy Morgan Research yang terbaru (Juni 2008) menunjukkan: 52 persen rakyat Indonesia menuntut penerapan syariah Islam. Sebelumnya, hasil survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 dan 2002 (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002) menunjukkan: sebanyak 67% (2002) responden berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Padahal survei sebelumnya (2001) hanya 57,8% responden yang setuju dengan pendapat demikian. Ini berarti, ada peningkatan cukup tinggi, sekitar 10%.

Kecenderungan menguatnya dukungan masyarakat terhadap penerapan syariah Islam juga sejalan dengan hasil Survei World Public Opinion.org, yang dilaksanakan di empat negara Islam —Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Maroko— pada Desember 2006 sampai Februari 2007. Hasil survesi menunjukkan bahwa mayoritas (2/3 responden) menyetujui penyatuan semua negara Islam ke dalam sebuah pemerintahan Islam (Khilafah). Hasil survei itu juga —bekerjasama dengan University of Maryland— memperlihatkan bahwa mayoritas responden (sekitar 3/4) setuju dengan upaya untuk mewajibkan syariah Islam di tengah masyarakat, sekaligus mencampakkan nilai-nilai Barat. Khusus untuk Indonesia, survei menunjukkan mayoritas (53%) responden menyetujui pelaksanaan syariah Islam.

Hasil survei Gerakan Mahasiswa Nasionalis di kampus-kampus utama di Indonesia tahun 2006 juga membuktikan, bahwa 80% mahasiswa menginginkan syariah Islam diterapkan. Yang paling mutakhir, survei SEM Institute tahun 2008 juga membuktikan hal yang sama: semakin menguatnya dukungan umat terhadap penerapan syariah Islam, yakni mencapai 83%!

Jika ini menjadi tren global, pertanyaannya: apa yang menjadi pemicunya? Jawabannya tentu bisa dikembalikan pada sikap umat yang sudah muak dengan praktik demokrasi yang terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dengan meninggalkan berbagai dampak yang selama ini harus masyarakat alami. Fenomena golput yang terus meningkat dalam Pilkada juga membuktikan hal yang sama. Rakyat sudah paham betul, bahwa proses-proses perubahan yang terjadi melalui pemilihan langsung, baik legislatif maupun eksekutif, nyatanya tidak mengubah sedikit pun nasib mereka. Umat sudah sadar, bahwa pergantian orang tidak akan mengubah apa-apa. Kini mereka menuntut, agar sistem sekular yang selama ini membuat sengsara hidup mereka juga harus diganti dengan sistem syariah. Itulah kesimpulan yang bisa kita baca dari hasil survei tersebut.