Tahun 2009 adalah tahun politik. Partai politik dan perseorangan akan bertarung dalam Pemilu nasional untuk memenangkan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dan pemilihan presiden. Agenda politik akan lebih terfokus pada tujuan memperoleh kekuasaan agar dapat menguasai pemerintahan hingga lima tahun ke depan. Sengitnya persaingan akan menumbuhkan pragmatisme politik dibandingkan perjuangan ideologi atau idealisasi politik.

Tahun 2009 juga adalah tahun krisis ekonomi. Krisis finansial global yang melanda Amerika Serikat dan Eropa akan berpengaruh pula terhadap Indonesia. Krisis finansial tersebut sedikitnya akan menimbulkan gelombang PHK besar-besaran yang akan menambah deretan pengangguran terbuka dan menambah jumlah kemiskinan di tanah air.

Tetapi, krisis finansial global itu melahirkan gejala baru berupa perhatian yang semakin besar terhadap sistem ekonomi dan keuangan syari’ah yang dirasakan mampu bertahan di tengah krisis dan bahkan menjadi alternatif bagi sistem ekonomi dan keuangan kapitalistik yang kian ambruk.

Dalam konteks tersebut, perkembangan penegakan syari’ah di Indonesia akan sangat terpengaruh juga oleh perkembangan di bidang politik dan ekonomi tersebut. Secara umum perkembangan syari’ah akan bersifat positif dalam bidang ekonomi, tetapi cenderung negatif dalam bidang politik.

Bidang Ekonomi

Perkembangan syari’ah dalam bidang ekonomi menemukan momentum kebangkitan seiring dengan ambruknya kapitalisme global. Sistem keuangan syari’ah yang bebas riba terbukti kebal terhadap krisis finansial global yang disebabkan karena keserakahan dan kerakusan yang merajalela dalam sistem kapitalisme.

Sistem ekonomi dan keuangan syari’ah menjadi alternatif bagi sistem ekonomi kapitalis hanya berselang dua dasawarsa setelah kapitalisme berhasil mengalahkan sistem ekonomi sosialis-komunis yang dipraktekan oleh negara-negara komunis. Padahal pada awal tahun 1990-an muncul keyakinan di negara-negara Barat akan masa depan kapitalisme yang oleh Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man disebut sebagai sistem sosial ekonomi terakhir dalam sejarah kehidupan manusia setelah berhasil memenangkan pertarungan melawan komunisme. Tetapi, keyakinan tersebut tak lebih dari mitos kosong belaka karena hanya berselang dua puluh tahun setelah itu kapitalisme justru ambruk digerogoti dari dalam sistem kapitalisme sendiri yang keropos.

Pada skala nasional, perhatian terhadap sistem ekonomi dan keuangan syari’ah itu juga semakin besar. Laju pertumbuhan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia sangat menggembirakan. Pertumbuhan tersebut didukung pula oleh legislasi dan regulasi dalam bidang keuangan syari’ah. Amandemen Ketiga UUD 1945 (pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang telah mengakui keberadaan pengadilan agama menjadi landasan konstitusional bagi terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam bidang ekonomi syari’ah (Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006).

Sementara itu pengaturan hukum atas perbankan syari’ah juga diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur praktek lembaga keuangan syari’ah. Regulasi oleh Bank Indonesia itu ditandai juga dengan perkembangan baru dalam hukum nasional berupa penggunaan fatwa ulama sebagai dasar hukum, yakni fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bagi peraturan-peraturan Bank Indonesia dalam bidang perbankan Islam.

Penggunaan fatwa ulama sebagai dasar hukum merupakan perkembangan yang relatif baru dalam kehidupan hukum nasional. Kedudukan fatwa ini dipersoalkan oleh segelintir orang yang tidak setuju dengan keberadaan MUI. Padahal, pihak Bank Indonesia justru menjadikan fatwa ulama bukan saja sebagai rujukan yang tidak mengikat, melainkan — menggunakan ungkapan Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abdullah — sebagai “landasan hukum syari’ah” bagi ketentuan dalam perbankan syari’ah (lihat Kata Pengantar dalam Kodifikasi Produk Perbankan Syari’ah Bank Indonesia, 2007). Dengan demikian, fatwa ulama secara resmi telah menjadi salah satu sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sekalipun begitu, kedudukan fatwa belum diatur dalam sistem dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada skala lokal perkembangan syari’ah tampak melalui maraknya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari’ah – atau dikenal dengan perda syari’ah. Demikian pula dengan berlakunya syari’ah Islam di Provinsi Aceh Darussalam.

Dukungan legislasi dan regulasi serta penguatan kedudukan peradilan agama dalam bidang ekonomi Islam itu tentu akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syari’ah pada tahun 2009. Seiring pula dengan semakin mendalamnya krisis finansial yang dialami negara-negara kapitalis Barat, maka perkembangan ekonomi dan keuangan syari’ah tersebut akan semakin pesat pada tahun-tahun mendatang.

Bidang Politik

Namun demikian, perkembangan syari’ah dalam bidang ekonomi tersebut bertolak belakang dengan perkembangan syari’ah dalam bidang politik. Partai politik dalam Pemilu 2009 cenderung bersikap pragmatis dalam menghadapi persaingan politik. Orientasi ideologis semakin berkurang yang ditandai dengan kecenderungan semua partai untuk berposisi sebagai “nasionalis relijius”. Gejala itu diperlihatkan dengan penjajagan-penjajagan untuk melakukan koalisi di antara partai nasionalis dan partai Islam.

Partai nasionalis berusaha untuk merangkul pemilih politik Islam, seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan mendirikan Baitul Muslimin Indonesia yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Islam. Pada sisi lain partai-partai Islam berupaya untuk membuka diri sebagai partai inklusif yang memungkinkan partai Islam dapat menjaring pemilih yang lebih luas. Misalnya, manuver politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui iklan politik yang menayangkan tokoh-tokoh sejarah, termasuk Soeharto, memiliki tujuan yang jelas untuk menjaring pemilih yang lebih luas.

Kecenderungan politik tersebut mengakibatkan isyu penegakan syari’ah Islam tidak akan menjadi isyu penting dalam Pemilu 2009. Partai Islam cenderung memoderasikan sikapnya dalam syari’ah Islam agar dapat menjalin koalisi dengan partai nasionalis dan menjaring pemilih yang lebih luas.

Tujuan pragmatis untuk memenangkan pemilu tampaknya akan mengenyampingkan tujuan ideologis untuk menegakan syari’ah di Indonesia. Perkembangan syari’ah dalam bidang ekonomi tampaknya lebih disikapi sebagai tuntutan pasar yang berkembang berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Tuntutan dalam bidang politik tampaknya tidak begitu kuat untuk dalam penegakan syari’ah sehingga partai politik cenderung hati-hati dalam menyuarakan isyu syari’ah.

Boleh jadi sikap partai-partai Islam seperti itu merupakan strategi untuk memperoleh kekuasaan dulu untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk menegakan syari’ah di Indonesia. Namun, perkembangan dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam tampak lebih merupakan adanya tekanan pasar yang sangat kuat dalam mempengaruhi kebijakan politik untuk mengadopsi sistem keuangan syari’ah dibandingkan sebaliknya. Karenanya menjadi pertanyaan apakah setelah memperoleh kekuasaan maka agenda penegakan syari’ah akan semakin kuat pula.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan syari’ah di Indonesia merupakan resultan dari perubahan sosial-ekonomi dibandingkan dari keinginan politik yang kuat. Sifatnya lebih bottom up, dibandingkan top down. Partai politik Islam nampaknya masih terjangkiti trauma politik masa lalu dan keinginan untuk berkuasa secepatnya tanpa cita-cita untuk membangun sistem politik dan kenegaraan yang berdasarkan syari’ah.

Dalam arti lain pada tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya peran masyarakat sipil atau masyarakat madani Islam (seperti pesantren, perguruan tinggi, ormas Islam, ulama/MUI) dan kekuatan ekonomi Islam (seperti pengusaha-pengusaha muslim, lembaga keuangan Islam) akan lebih efektif untuk mendesakkan penegakan syari’ah kepada institusi-institusi negara dibandingkan mengharap terlalu berlebih pada partai-partai politik Islam yang semakin loyo dalam memperjuangkan syari’at Islam. Partai-partai Islam tampaknya akan menunggu adanya tekanan dari ummat dan melihat-lihat peluang politik terlebih dahulu dibandingkan mengambil inisiatif politik dalam penegakan syari’ah.

Wallahu’alam.