mosque%20in%20Yangzhou%201275

Firman Allah dalam al Qur’an surah al An’am (6) ayat 165:
“Dan Dia-lah yang menjadikan kamu bagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran (3) ayat 26:
“Katakanlah (Muhammad), ‘Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu'”.

Kedaulatan kekuasaan yang dipunyai negara menurut al Qur’an adalah karena Allah telah menjadikan sebagian manusia memiliki kelebihan tertentu dari yang lain, sehingga dengan pemberian kelebihan itu mereka dapat memperoleh kedudukan dalam negara untuk berkuasa.

Kelebihan yang menjadikan sebagian orang dapat berkuasa dan memegang kepemimpinan dalam negara ada kalanya berupa keberanian seperti yang terjadi pada zaman primitif atau pada zaman bahari, yaitu ketika ukuran kelebihan hanya di ukur dengan parameter fisik. Kelebihan itu dapat pula berupa asal-usul keturunan, seperti yang terjadi pada zaman feodal dan monarkhi absolute. Selain itu, kelebihan itu dapat pula berupa ilmu keagamaan, seperti yang terjadi pada abad pertengahan. Atau dapat pula, kelebihan itu berupa kekayaan, seperti yang terjadi pada masa kapitalisme. Dan kelebihan itu dapat pula berupa kekuatan politik, seperti yang terjadi dalam pemerintahan parlementer. Dan yang harus diketahui, bahwa kelebihan itu bukan hanya dalam hal-hal yang baik, dapat pula dalam hal yang buruk, umpamanya kelebihan dalam ketelitian ala kancil.

Segala macam kelebihan itulah yang menjadikan kekuasaan dalam negara. Perhatikanlah sejarah pertumbuhan kekuasaan dalam negara semenjak terjadinya negara dalam masyarakat umat manusia. Orang atau golongan yang memegang kekuasaan dalam negara itu selamanya orang atau golongan yang mempunyai kelebihan dari golongan yang lain. Kadang-kadang kelebihan yang ada pada golongan yang berkuasa itu hanya satu saja, umpamanya asal-usul keturunan darah. Dan kadang-kadang kelebihan yang satu disertai oleh kelebihan yang lain, umpamanya kelebihan asal-usul keturunan di sertai dengan kelebihan kelicinan ala kancil.

Ketika manusia masih hidup berkelompok pada zaman bahari, manusia memerlukan keberanian yang paling utama. Maka yang paling beranilah yang mendapat kekuasaan. Pada waktu manusia masih menganggap bahwa asal-usul keturunan adalah suatu kelebihan, maka golongan yang mempunyai darah biru itulah yang memegang kekuasaan negara. Begitulah seterusnya dengan kelebihan ilmu keagamaan, kelebihan kekayaan, dan kelebihan yang lain. Mereka yang mempunyai kelebihan yang dianggap penting oleh masyarakat yang memegang kekuasaan negara.

Karena pandangan manusia tentang apa yang dikatakan kelebihan dalam masyarakat selalu berubah dengan berubahnya waktu dan tempat, orang atau golongan yang memegang kekuasaan dalam negara pun berubah pula menurut pandangan manusia itu. Dengan begitu dapat diketahui bahwa kekuasaan dalam negara pun berubah pula menurut pandangan manusia itu. Dengan begitu dapat diketahui bahwa kekuasaan dalam negara terjadi secara tidak langsung oleh pandangan manusia itu sendiri tentang apa yang dikatakan kelebihan. Dan hal yang seperti ini akan terjadi hanya pada kelebihan dalam arti kata yang baik. Tetapi bila kelebihan itu merupakan kelebihan dalam arti kata yang buruk maka tidaklah diperlukan adanya pandangan manusia yang seperti itu. Seorang atau satu golongan manusia yang mempunyai akal kancil akan dapat juga memegang kekuasaan negara dengan perantaraan akal kancilnya itu, dengan menipu orang-orang yang patut ditipu supaya kekuasaan negara itu dapat jatuh ke dalam tangannya.

Berkenaan dengan kekuasaan dalam negara ini terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para sarjana Barat.
Teori perjanjian masyarakat tentang terbentuknya negara mengatakan bahwa yang ada dalam negara itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh orang banyak kepada pemegang kekuasaan dalam negara itu, supaya kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari, yang digambarkan oleh Hobbes dengan perkataan Homo Homini Lupus, manusia memakan manusia. Menurut Hobbes, kekuasaan yang diberikan oleh yang banyak kepada pemegang kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang mutlak untuk menegakkan keamanan dan ketertiban.

Dan Locke mengatakan, bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemegang kekuasaan dalam negara itu adalah kekuasaan untuk menjamin keselamatan jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap orang. Hanya kekuasaan terbatas yang dipunyai oleh pemegang kekuasaan dalam negara itu. Keselamatan jiwa, kemerdekaan dan harta benda seseorang tidaklah boleh dilanggar oleh kekuasaan yang diberikan itu.

Sedangkan Rosseau mengatakan bahwa yang mempunyai kekuasaan itu bukanlah pemegang dalam negara. Yang mempunyai kekuasaan adalah rakyat yang sudah mengikat perjanjian masyarakat. Pemegang kekuasaan hanyalah pelaksana belaka kekuasaan atas nama rakyat yang mempunyai hak untuk membalasnya, merubahnya dan mencabutnya apabila dikehendakinya. Teori teokrasi mengatakan bahwa pemegang kekuasaan dalam negara itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu manusia harus mematuhi pemegang kekuasaan itu, karena dengan demikian manusia itu sudah berarti mematuhi Tuhan.

Pada masa sekarang ini di dunia sudah ada lebih daripada 100 negara. Apabila teori teokrasi ini mengandung kebenaran, maka semua pemegang kekuasaan dalam negara itu adalah sudah ditentukan oleh Tuhan. Dengan demikian tentulah seluruh manusia barus mematuhi pemegang-pemegang kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu. Tetapi bagaimana jikalau umpamanya antara dua negara terjadi perselisihan yang menyebabkan perang. Negara yang manakah diantara yang dua itu yang harus dipatuhi dan dibela oleh manusia, karena menurut teori teokrasi, kedua-duanya berasal dari kehendak Tuhan. Kalau manusia memilih salah satu daripadanya berarti manusia itu tidak mematuhi kehendak Tuhan yang ada pada negara yang satu lagi, bahkan melawan kehendak tersebut. Dan manusia itu tidak mungkin mematuhi kedua-duanya. Tidak membela keduanya berarti tidak membela kehendak Tuhan.

Dengan ini nyatalah bahwa dalam praktek teori teokrasi tentang kekuasaan dalam negara tidak dapat dipertahankan.
Barangkali ada orang akan berkata bahwa Tuhan itu tidak satu untuk seluruh umat manusia. Ada Tuhan untuk orang Islam ada Tuhan untuk orang Kristen, ada Tuhan untuk orang Yahudi, ada Tuhan untuk agama-agama yang lain. Dan boleh ditambahkan lagi ada Tuhan untuk tiap-tiap bangsa.
Baik! Kita tidak akan mengingkari adanya berbagai jenis Tuhan ini. Kita akan mengikuti jalan pikiran seperti ini. Menurut jalan pikiran yang seperti ini, apabila terjadi perang antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi maka masing-masing bangsa itu mematuhi dan membela pemerintahnya masing-masing karena pemerintahnya masing-masing itulah yang sudah ditentukan oleh Tuhan mereka masing-masing.

Bangsa Arab sudah ditentukan pemerintahnya oleh Tuhan orang Islam. Bangsa Yahudi sudah ditentukan pula pemerintahnya oleh Tuhan bangsa Yahudi. Begitu juga umpamanya jikalau terjadi perang antara Mesir dan Inggris. Bangsa mesir membela pemerintahnya, karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan orang Islam, dan bangsa Inggris membela pemerintahnya pula karena sudah ditentukan oleh Tuhan orang Kristen.

Tetapi bagaimana jikalau terjadi perang antar Inggris dengan Jerman? Menurut teori teokrasi kedua pemerintah itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan menurut jalan pikiran adanya Tuhan yang berlain-lainan kedua pemerintah itu sudah ditentukan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan orang Kristen. Bagaimana seharusnya sikap bangsa Inggris dan bangsa Jerman dalam keadaan yang seperti ini? Menurut pendapat kita, tidak akan ada penjelasannya.

Walaupun pengertian Tuhan itu diperkecil lagi menjadi Tuhan untuk tiap-tiap bangsa yaitu Tuhan nasional tidak juga akan dapat diselesaikan. Pemerintah mana yang harus dipatuhi oleh bangsa Jerman? Pemerintah Jerman Barat atau pemerintah Jerman Timur? Begitu pula bangsa Korea, pemerintah Korea Utara atau pemerintah Korea Selatan? Begitu pula dengan bangsa Vietnam, Tiongkok, Laos dan sebagainya? Hal yang seperti ini pun tidak akan dapat diselesaikan dengan teori Teokrasi tentang kekuasaan dalam negara.

Dari keterangan ini nyatalah bahwa teori teokrasi tentang kekuasaan dalam negara tidak dapat menyelesaikan praktik kehidupan bernegara. Suatu teori negara yang tidak dapat menyelesaikan kehidupan bernegara adalah teori yang tak dapat dipertahankan kebenarannya.

Adapun teori kekuasaan memandang bahwa kekuasaan dalam negara itu merupakan kekuasaan golongan yang kuat, golongan yang les plus forts, seperti kata Duguit. Tetapi bukan semata-mata kekuasaan golongan yang kuat itu saja. Kekuasaan golongan yang terkuat itu baru menjadi kekuasaan dalam negara apabila mereka memaksakan kehendaknya kepada golongan yang lebih lemah daripada mereka. Jadi menurut teori kekuasaan, kekuasaan dalam negara itu timbul karena golongan yang terkuat memaksakan kehendaknya kepada golongan-golongan yang lebih lemah. Karena itu pelajaran Marksisme mengatakan bahwa negara adalah alat penindas dari golongan pemeras kepada golongan yang diperas.

Apabila golongan yang terkuat memaksakan kehendaknya kepada golongan-golongan yang lebih lemah maka sudah terang bahwa semuanya itu adalah untuk kepentingan golongan-golongan yang lebih kuat, sedangkan golongan yang lebih lemah tidak akan diperdulikan bahkan kadang-kadang akan dikorbankan untuk kepentingan golongan yang terkuat itu. Negara yang seperti ini sebagai suatu pergaulan hidup manusia, tidaklah merupakan suatu pergaulan yang baik. Karena suatu pergaulan hidup yang baik adalah suatu alat untuk mencapai hidup yang baik bagi anggota-anggotanya. Dan kita sama-sama mempunyai pendirian bahwa negara itu hendaklah menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh warga negaranya. Karena itu nyatalah bahwa teori kekuasaan tidaklah dapat dipakaikan untuk menentukan kekuasaan dalam negara. Dan kalau negara itu dikatakan sebagai alat pemeras belaka dari golongan yang berkuasa terhadap golongan yang tidak berkuasa, seperti yang diajarkan oleh Marxisme, maka tentulah seluruh negara yang ada sekarang ini hanya merupakan alat pemeras belaka oleh golongan yang berkuasa. Dalam hal ini, tentulah tidak dapat dikecualikan Negara-negara Komunis. Kelanjutan logika pendapat ini tentulah Negara Komunis adalah alat pemeras belaka bagi golongan buruh dan tani terhadap golongan-golongan lain yang ada dalam negara itu, seperti umpamanya golongan intelektual. Tetapi konsekuensi logis ajaran Marxisme tentang kekuasaan negara ini tidak akan diterima oleh golongan Komunis berkuasa di Negara Komunis sekarang.

Dari uraian singkat tentang berbagai teori kekuasaan dalam negara di atas jelaslah bahwa pada dasarnya kekuasaan dalam negara sebagaimana dikemukakan oleh para pakar tersebut adalah lemah dan hanya teori kelebihan yang dapat dibenarkan, seperti tersebut pada al Qur’an surat al An’am ayat 165 dan Ali Imran ayat 26 di atas.