Misi pluralitas agama di Indonesia kian marak saja, padahal sejak masa penjajahan Belanda yang Protestan dan diteruskan oleh penjajahan Jepang yang menganut Budha dan Kong Hu Cu itu, sudah ada kemajemukan agama. Sejak dahulu kala, bukan di era reformasi ini saja telah ada pluralitas agama di Indonesia.

DI DUNIA ini, tidak ada satu negara pun yang warga negaranya hanya memeluk satu agama, tidak pula di negara Madinah masa Rasulullah, kala itu ada Yahudi dan Nasrani/Kristen. Tapi mengapa di Indonesia, khususnya mulai di masa Orde Baru, berlanjut di era reformasi sekarang ini ada histeria, bahwa di negeri ini ada pluralitas agama (baca: tidak hanya orang Islam saja).
Sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk di negeri ini, mengapa Islam tidak menjadi isu sosial politik, bahkan nampak ingin ditenggelamkan? Sepertinya ada upaya untuk tidak menonjolkan bahwa strukrur sosial bangsa ini didominasi oleh Muslim (sekitar 90%), sedang pemeluk agama lain, seperti Katholik, Protestan, Budha, Hindu, Kong Hu Cu membagi sekitar 10% sisanya? Proporsi seperti itu, sebenarnya lebih layak diungkapkan dan ditonjolkan sewaktu bangsa ini sedang berupaya mencari strategi pembangunan yang efektif bisa menghantar bangsa menjadi bangsa yang besar? Benarkah ada upaya sistematis untuk meyakinkan semua orang di Indonesia, bahwa faktor mayoritas agama itu tidak penting untuk diperhitungkan dalam proses pengelolaan bangsa dan Negara?


Maraknya isu pluralitas agama dan penenggelaman fakta Muslim sebagai mayoritas di Indonesia, memiliki tujuan politik dan rekayasa sosial terselubung, sebenarnya mudah dipahami. Jelas tiupan atau bisikan sosio-kultural adanya pluralitas agama seperti itu mempunyai maksud politis, agenda politik, yakni berupaya ‘mendiskreditkan’ eksistensi orang Islam di negeri ini. Hembusan itu juga merayu (atau ‘memaksa’) agar orang Islam di negeri ini tidak protes, bila diberlakukan kebijakan nasional yang berbeda bahkan bertentangan dengan ajaran agama Islam yang mereka anut.

Misalnya, diterapkannya kebijakan nasional yang mendukung atau membiarkan maraknya: lokalisasi pelacuran, kesetaraan gender yang bias, kebebasan ganti-ganti agama ala HAM Barat, legalisasi klab malam dan dugem, promosi seks bebas, gay, dan buka aurat, budaya mabuk karena peredaran miras, hidup glamor penuh pemborosan di tengah kemiskinan rakyat. Bahkan misi politik hembusan adanya pluralitas agama itu bisa menjurus yang lebih menyakitkan lagi, yakni hendaknya orang Islam di Indonesia ini mau menerima bila dipimpin oleh orang yang beragama lain dalam proses kehidupan sosial-politiknya, seperti layaknya zaman penjajahan dulu di mana orang Islam diperintah oleh penguasa Belanda yang Protestan-Katholik atau penguasa Jepang yang menganut Budha-Kong Hu Cu.
Misi pluralitas agama di Indonesia amat jelas arah sasarannya, dan sudah banyak memakan korban, termasuk di kalangan ulama, santri, kyai, bahkan di kelompok sarjana atau cendekiawan Muslim sekalipun. Propaganda adanya pluralitas agama ini ternyata memang efektif mengubah pola pikir dan aqidah umat, khususnya pada masa orde baru dahulu, di mana umat Islam dipojokkan isu mau mendirikan Negara Islam, mau menghidupkan Piagam Jakarta, dan pada saat bersamaan ‘musuh’ Islam rajin menyusun kebijakan sosial yang bertentangan dengan ajaran sosial Islam dan pelan-pelan menguasai posisi strategis dalam pemerintahan. Umat Islam di awal orde baru tampak begitu tidak berdaya terhadap rekayasa sosial-politik secanggih itu, apalagi pada saat tersebut mereka sekaligus ditekan pula secara fisik-militer untuk tidak protes dengan alasan demi menjaga stabilitas negara, kebutuhan pembangunan, keutuhan bangsa, keamanan dan ketertiban, dan semacamnya. Apakah di era reformasi sekarang ini umat Islam Indonesia masih juga terperangkap oleh isu seperti itu? Masya Allah.

Banyak sudah disiapkan forum yang menseminarkan adanya pluralitas agama di negeri ini, ironisnya juga termasuk oleh lembaga Islam sendiri. Apa gerangan targetnya? Apakah umat sudah terbawa arus pluralitas agama, sehingga mereka siap menjadi warga negara yang ‘baik-baik’ –membiarkan saja walau kebijakan sosial-politik di negeri ini bervisi non-Islami. Bahkan mereka akan oke saja bila dipimpin oleh orang lain dalam kehidupan sosial-politiknya (dengan alasan orang lain itu lebih mampu di bidang manajemen, sedang kita ini masih bodoh di bidang itu). Allahu Akbar.

Mengapa tidak ada upaya umat, khususnya cendekiawan Muslim atau ulama dan aktifis Islam menseminarkan makna mayoritas Muslim di negeri ini terhadap implikasi kebijakan sosial-politik? Mengapa belum satupun lembaga Islam, apalagi lembaga pemerintahan, yang membuat seminar nasional-internasional: ‘Implikasi Kebijakan Sosial-politik bagi Negara yang Mayoritas Penduduknya Muslim’ agar bisa ditimbang secara rasional bentuk-bentuk kebijakan dan kepemimpinan nasional mana yang efektif bagi kemajuan bangsa-negara semacam itu. Sekaligus melakukan komparasi dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama lain, seperti Barat, Cina, Jepang, dll yang membangunan negerinya dengan pola sekuler.

Paradigma Pembangunan
Apabila diadakan poling pendapat, tentu nyaris semua akan mengaku ingin membangun Indonesia menjadi Negara maju dan besar. Tapi coba telusuri teori dan paradigma pembangunan apa yang akan mereka pakai untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dan jaya. Bisakah negeri ini meraih kemajuan bila pada mayoritas penduduknya yang Muslim diberlakukan kebijakan sosial-politik yang non-Islami? Mayoritas bangsa akan kehilangan identitas diri, dan akhirnya mereka akan menjadi gerombolan munafik yang kehilangan kepercayaan dan kepribadian sehingga menjadi makanan lunak bagi serigala hedonis berskala internasional. Bangsa mana yang berhasil menjadi bangsa besar bila mayoritas warganya bersifat munafik, tidak berkepribadian, dan lemah dalam aqidah-syariahnya?
Kualitas suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas mayoritas penduduknya, bukan oleh kualitas minoritasnya. “When majority gets empowered, the minority will be carried away –not the reverse- and the nation will be powerful”. Tatkala mayoritas bangsa yang Muslim itu menjadi maju maka minoritas akan terikut maju –bukan sebaliknya- dan Negara pun akan menjadi kokoh-kuat. Ini tantangan. Mungkinkah mayoritas penduduk Indonesia yang Muslim itu bisa maju jika diberlakukan pada mereka model pembangunan yang non-syar’i? Bersikap realistislah, jangan antipati, menolak syariat sosial-kenegaraan yang diajarkan Allah swt untuk membangun bangsa Indonesia tercinta ini.